BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

## Pengantar: Mengapa Kajian Harus Dimulai dari Manusia?

Setiap sistem ekonomi, disadari atau tidak, dibangun di atas asumsi dasar tentang hakikat manusia — disebut *fondasi antropologis*. Kapitalisme dibangun di atas asumsi *homo economicus*: manusia rasional yang memaksimalkan kepentingan diri. Sosialisme-komunisme dibangun di atas asumsi manusia sebagai makhluk kolektif yang ditentukan oleh relasi produksi. Maka sebelum membahas kelembagaan, kebijakan, atau instrumen dalam Sistem Ekonomi Pancasila Islam, kajian harus dimulai dari pertanyaan paling mendasar: siapa manusia itu, dan bagaimana kedudukannya sebagai pelaku ekonomi?

---

## A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

### 1. Manusia sebagai Subjek, Bukan Sekadar Objek Ekonomi

Ilmu ekonomi konvensional (mainstream neoklasik) sering mereduksi manusia menjadi *unit analisis*: konsumen yang mengonsumsi, tenaga kerja yang memproduksi, agen pasar yang bertransaksi. Reduksi ini memperlakukan manusia sebagai objek kalkulasi — variabel dalam fungsi produksi atau fungsi utilitas — bukan sebagai subjek bermartabat yang punya kehendak bebas dan tanggung jawab moral.

Sistem Ekonomi Pancasila Islam menolak reduksi ini. Manusia diposisikan sebagai **subjek ekonomi** (economic subject): pelaku aktif, bermartabat, punya kebebasan berkehendak (free will), sekaligus terikat tanggung jawab moral-sosial. Sebagai subjek, manusia tidak hanya bertanya "apa yang menguntungkan saya", tapi juga "apa yang benar", "apa yang adil", dan "apa yang membawa keberkahan".

### 2. Perspektif Pancasila: Manusia sebagai Makhluk Monopluralis

Pemikiran kenegaraan Indonesia — dirumuskan para pendiri bangsa, terutama dielaborasi dalam pemikiran Notonagoro — memandang manusia sebagai makhluk **monopluralis**: satu kesatuan yang di dalamnya terdapat beragam unsur sekaligus:

**a. Susunan Kodrat** — manusia adalah kesatuan jiwa (cipta, rasa, karsa) dan raga. Cipta menghasilkan ilmu pengetahuan; rasa menghasilkan keindahan dan nilai; karsa menghasilkan kebaikan dan moralitas. Ketiganya menyatu dalam raga yang bersifat material.

**b. Sifat Kodrat** — manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, manusia punya hak-hak pribadi yang tak boleh dilanggar (hak hidup, hak milik, hak berpendapat). Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa hidup sendiri, butuh interaksi, kerja sama, dan keterikatan dengan sesamanya.

**c. Kedudukan Kodrat** — manusia adalah makhluk pribadi yang berdiri sendiri (memiliki otonomi dan tanggung jawab pribadi) sekaligus makhluk Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepada penciptanya.

Pandangan monopluralis ini menjadi dasar bagi kelima sila Pancasila untuk hadir sebagai satu kesatuan sistem nilai yang utuh (integralistik), bukan sila yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam konteks ekonomi, implikasinya sangat jelas: manusia Pancasila tidak dapat dipahami hanya sebagai individu bebas mengejar kepentingan pribadi tanpa batas (asumsi liberalisme-kapitalisme), maupun semata bagian dari kolektivitas yang meniadakan hak individu (asumsi sosialisme-komunisme). Manusia Indonesia adalah individu yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan berkeadilan sosial — sekaligus, dalam satu tarikan napas.

### 3. Perspektif Islam: Manusia sebagai Makhluk Multidimensi

Islam memandang manusia melalui beberapa dimensi kedudukan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan:

**a. Manusia sebagai Hamba (‘Abd)**

QS. Adz-Dzariyat: 56 — "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." Dalam pemahaman komprehensif Islam, ibadah tidak terbatas pada ritual mahdhah (shalat, puasa, haji), tapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang diniatkan karena Allah dan sesuai aturan-Nya — termasuk mencari nafkah, berdagang, memproduksi, dan mengonsumsi. Konsep ini dikenal sebagai **muamalah sebagai ibadah** — bekerja mencari rezeki yang halal bernilai ibadah setara ibadah-ibadah lain, bahkan disebut dalam sejumlah hadis sebagai jihad fi sabilillah bagi yang menafkahi keluarganya.

**b. Manusia sebagai Khalifah (Pemimpin/Pengelola Bumi)**

QS. Al-Baqarah: 30 — Allah berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Manusia diberi mandat mengelola dan memakmurkan bumi sebagai amanah dari Sang Pemilik hakiki. Ini melahirkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya secara produktif dan berkelanjutan, bukan eksploitatif.

**c. Manusia sebagai Makhluk Berakal dan Berfitrah**

Akal (‘aql) dan fitrah (kecenderungan bawaan pada kebenaran) menjadi sarana manusia memahami dan menegakkan kebenaran — bukan semata alat memaksimalkan keuntungan material. Islam sangat menghargai rasionalitas (banyak ayat menyeru "afala ta'qilun" — apakah kalian tidak berpikir), tapi rasionalitas ini dibingkai wahyu, bukan berdiri bebas nilai.

Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak dipandang sebagai ranah sekuler yang terpisah dari agama, melainkan ranah yang sarat nilai dan senantiasa berada dalam bingkai pertanggungjawaban vertikal (kepada Allah) sekaligus horizontal (kepada sesama manusia dan alam).

### 4. Titik Temu: Manusia sebagai Subjek Bermartabat dan Bertanggung Jawab

Baik Pancasila maupun Islam sama-sama menolak pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang sepenuhnya otonom dari nilai-nilai transenden. Keduanya menegaskan bahwa kebebasan ekonomi manusia — untuk memiliki harta, berusaha, berdagang, berinovasi — senantiasa dibingkai nilai moral, tanggung jawab sosial, dan orientasi kepada Yang Maha Kuasa. Sintesis inilah fondasi Sistem Ekonomi Pancasila Islam: manusia sebagai subjek ekonomi yang merdeka sekaligus terikat, bebas berikhtiar sekaligus bertanggung jawab.

---

## B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

### 1. Homo Economicus: Manusia Rasional Pemaksimal Kepentingan Diri

Konsep *homo economicus* lahir dari tradisi ekonomi klasik — sejak Adam Smith memperkenalkan gagasan *invisible hand* dalam *The Wealth of Nations*, dan diperkuat para ekonom neoklasik abad ke-19 dan ke-20 (Jevons, Walras, Pareto). Asumsi dasarnya:

1. Manusia bertindak rasional (rational actor) untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan pribadi.

2. Preferensi individu bersifat given, stabil, dan konsisten (axiom of consistency).

3. Informasi yang dimiliki lengkap, atau setidaknya cukup untuk keputusan optimal.

4. Motivasi utama adalah kepentingan diri (self-interest), bukan altruisme.

Kelemahan mendasarnya: mereduksi manusia menjadi makhluk kalkulatif-materialistik semata, mengabaikan dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Homo economicus tidak mengenal konsep dosa, pahala, keberkahan, silaturahmi ekonomi, atau tanggung jawab pada generasi mendatang — kecuali bisa dikonversi jadi kalkulasi untung-rugi. Kritik terhadap model ini juga muncul dari dalam ilmu ekonomi sendiri, misalnya lewat behavioral economics (Kahneman-Tversky) yang menunjukkan manusia sering tidak rasional dalam pengertian neoklasik.

### 2. Homo Islamicus: Manusia Bertauhid yang Berekonomi

Sebagai respons atas keterbatasan homo economicus, para pemikir ekonomi Islam (Umer Chapra, Monzer Kahf, Naqvi, dan lainnya) merumuskan konsep *homo Islamicus* dengan karakteristik:

1. **Tauhid sebagai basis motivasi** — setiap keputusan ekonomi berangkat dari kesadaran akan keesaan dan kepemilikan mutlak Allah atas segala sumber daya.

2. **Rasionalitas dibingkai wahyu (bounded rationality by revelation)** — akal tetap dipakai, tapi tunduk pada batasan syariah: halal-haram, adil-zalim.

3. **Motivasi ganda (dual motivation)** — digerakkan bukan hanya kepentingan dunia (mashlahah duniawiyah), tapi juga kepentingan akhirat (mashlahah ukhrawiyah).

4. **Altruisme terlembaga** — zakat wajib, anjuran sedekah dan wakaf, larangan riba menjadikan redistribusi bukan pilihan sukarela semata, tapi bagian built-in sistem.

5. **Falah sebagai tujuan akhir** — kesejahteraan yang dituju bukan sekadar maksimalisasi utilitas duniawi, tapi *falah*: kemenangan dan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.

### 3. Manusia Pancasila: Manusia Religius-Sosial yang Berkeadilan

Konsep manusia Pancasila dalam konteks ekonomi:

1. Mengakui dan menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan moral tertinggi berekonomi.

2. Menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai batas etis — tidak mengeksploitasi, tidak menindas, tidak merendahkan martabat sesama.

3. Mengutamakan semangat persatuan dan gotong royong di atas individualisme ekstrem maupun kolektivisme yang menegasikan hak pribadi.

4. Menjunjung musyawarah-mufakat dalam keputusan ekonomi yang menyangkut kepentingan bersama.

5. Berorientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir, bukan semata pertumbuhan atau akumulasi kekayaan segelintir pihak.

### 4. Tabel Perbandingan Rinci

| Aspek | Homo Economicus | Homo Islamicus | Manusia Pancasila |

|---|---|---|---|

| Motivasi utama | Kepentingan diri | Ibadah & mashlahah dunia-akhirat | Keseimbangan individu-sosial berketuhanan |

| Basis rasionalitas | Bebas nilai | Dibingkai syariah | Dibingkai nilai luhur bangsa |

| Orientasi kepemilikan | Mutlak individu | Relatif (amanah dari Allah) | Berfungsi sosial |

| Redistribusi | Opsional (charity) | Wajib terlembaga (zakat) + anjuran | Diamanatkan konstitusi |

| Tujuan akhir | Maksimalisasi utilitas | Falah | Masyarakat adil-makmur |

| Kedudukan sesama | Kompetitor/mitra transaksi | Saudara seiman & sesama manusia | Sesama warga bangsa, gotong royong |

| Pandangan waktu | Jangka pendek-menengah (diskonto tinggi) | Dunia-akhirat (jangka sangat panjang) | Lintas generasi (keberlanjutan bangsa) |

### 5. Sintesis Integratif

Sistem Ekonomi Pancasila Islam tidak sekadar menjumlahkan homo Islamicus dan manusia Pancasila, tapi mensintesiskan keduanya karena akar nilainya sama: pengakuan Yang Maha Kuasa sebagai sumber nilai tertinggi, penghormatan martabat manusia, dan orientasi keadilan kolektif. Manusia dalam sistem ini bisa disebut "manusia Pancasila yang bertauhid" — pelaku ekonomi rasional namun tidak bebas nilai, bebas berusaha namun terikat tanggung jawab ilahiah-sosial, individual namun tidak individualistik, sosial namun tidak mengorbankan hak pribadi.

---

## C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

### 1. Konsep Khalifah fil Ardh Secara Rinci

Istilah *khalifah fil ardh* punya beberapa implikasi ekonomi mendasar:

**a. Kepemilikan Bersifat Amanah, Bukan Mutlak**

Harta dan sumber daya alam pada hakikatnya milik Allah; manusia hanya diberi hak pengelolaan (istikhlaf). Implikasinya, setiap pemilikan harta harus dipertanggungjawabkan — cara memperoleh dan cara membelanjakannya. Ini tercermin dalam hadis populer bahwa kelak setiap manusia akan ditanya empat hal, dua di antaranya soal harta: dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan.

**b. Tanggung Jawab Pemakmuran (I'mar al-Ardh)**

Manusia dituntut mengelola sumber daya secara produktif, bukan menimbun (iktinaz) atau menyia-nyiakannya (israf, tabdzir). QS. Hud: 61 — manusia diciptakan dari tanah dan ditugaskan memakmurkannya (ista'marakum fiha).

**c. Larangan Kerusakan (Fasad)**

Aktivitas ekonomi tak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, eksploitasi berlebihan, atau ketimpangan sosial ekstrem. QS. Ar-Rum: 41 — kerusakan di darat dan laut disebabkan ulah tangan manusia.

**d. Pertanggungjawaban Eskatologis**

Setiap pengelolaan sumber daya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak — fungsi kontrol tidak hanya legal-formal, tapi juga spiritual-internal (muraqabatullah, kesadaran diawasi Allah).

### 2. Konsep Warga Negara Pancasila Secara Rinci

Sebagai warga negara dalam NKRI, manusia Indonesia memegang hak sekaligus kewajiban konstitusional:

1. **Hak atas kehidupan layak** — Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 (hak atas pekerjaan dan penghidupan layak) dan Pasal 34 (fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara).

2. **Kewajiban turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional** — wujud tanggung jawab kolektif membangun kesejahteraan bersama.

3. **Penguasaan negara atas cabang produksi penting** — Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. **Prinsip kekeluargaan** sebagai asas penyelenggaraan perekonomian nasional — membedakan sistem ekonomi Indonesia dari kapitalisme liberal (individualistik) maupun etatisme sosialis (sentralistik-totaliter).

### 3. Konvergensi: Tanggung Jawab Berlapis

Ketika kedua konsep dipertemukan, manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila Islam memikul tanggung jawab berlapis:

1. **Tanggung jawab vertikal-teologis** — sebagai khalifah, bertanggung jawab kepada Allah atas amanah yang dititipkan.

2. **Tanggung jawab horizontal-konstitusional** — sebagai warga negara, bertanggung jawab kepada negara dan sesama warga mewujudkan keadilan sosial.

3. **Tanggung jawab ekologis** — menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

4. **Tanggung jawab sosial-komunal** — solidaritas, gotong royong, kepedulian terhadap kelompok rentan (fakir-miskin, dhuafa).

Konsep khalifah fil ardh memperkuat, bukan bertentangan dengan, konsep warga negara Pancasila. Keduanya menempatkan manusia bukan sebagai penguasa mutlak atas sumber daya, melainkan pengelola yang harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan ekonominya — spiritual maupun sosial-konstitusional.

---

## D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi

### 1. Problem Ketidakseimbangan dalam Sistem Konvensional

Kapitalisme liberal mengagungkan kepentingan individu, berasumsi mekanisme pasar otomatis menghasilkan kesejahteraan kolektif (invisible hand). Sosialisme-komunisme menenggelamkan individu ke kepentingan kolektif yang diatur sentralistik, mematikan insentif dan kreativitas. Keduanya sama-sama tidak memberi ruang dimensi ilahi sebagai unsur pembentuk keputusan ekonomi — kapitalisme sekular-individualistik, sosialisme sekular-kolektivistik.

### 2. Tiga Pilar Keseimbangan — Elaborasi

**a. Kepentingan Individu**

Islam mengakui hak milik pribadi (haqq al-milkiyah al-fardiyah) sebagai hak sah dan dilindungi, selama diperoleh secara halal. Pancasila (sila kelima, Pasal 33 UUD 1945) juga mengakui hak individu berusaha dan memiliki kekayaan, sepanjang tak bertentangan dengan kepentingan umum. Insentif individu bekerja, berinovasi, berwirausaha tetap dijaga sebagai penggerak dinamika ekonomi.

**b. Kepentingan Kolektif (Sosial)**

Islam: zakat, larangan riba, larangan ihtikar (penimbunan/monopoli merugikan), konsep milkiyah 'ammah (kepemilikan umum atas sumber daya strategis). Pancasila: prinsip kekeluargaan, gotong royong, penguasaan negara atas cabang produksi vital.

**c. Kepentingan Ilahi (Transendental)**

Dimensi pembeda utama dari sistem sekular manapun. Setiap keputusan ekonomi — individu maupun kolektif — harus merujuk nilai-nilai ketuhanan: kehalalan, keadilan, larangan zalim, orientasi keberkahan. Dimensi ini berfungsi sebagai *meta-norma* yang mengatur relasi individu-kolektif, agar keduanya tidak saling meniadakan.

### 3. Model Segitiga Keseimbangan

- **Individu tanpa batas kolektif-ilahi** → kapitalisme predatoris, kesenjangan ekstrem, eksploitasi.

- **Kolektif tanpa hormat individu-ilahi** → etatisme totaliter yang mematikan kreativitas dan kebebasan beragama.

- **Ilahi diabaikan** → ekonomi kehilangan basis etika transendental, hukum-moral jadi relatif, mudah dimanipulasi kekuasaan/kepentingan sesaat.

Keseimbangan hanya terjaga bila ketiganya berjalan simultan: individu diberi ruang berikhtiar, kolektif diberi jaminan keadilan-solidaritas, dan seluruh proses berada dalam bingkai nilai ketuhanan sebagai rujukan moral tertinggi.

### 4. Instrumen Penjaga Keseimbangan

1. ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) — jembatan individu-kolektif berbasis nilai ilahi.

2. Larangan riba, gharar, maisir — pembatas etis kebebasan individu bertransaksi.

3. Prinsip kekeluargaan dan koperasi — wujud kelembagaan keseimbangan individu-kolektif dalam bingkai Pancasila.

4. Fungsi sosial hak milik (Pasal 33 UUD 1945 dan konsep milkiyah fikih) — titik temu normatif kedua sistem.

---

## E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

### 1. Kedudukan Sila Pertama sebagai Sumber Nilai

Sila pertama ditempatkan bukan sebagai sila berdiri sendiri, melainkan sila yang *menjiwai* keempat sila lainnya. Seluruh sistem kenegaraan Indonesia — termasuk sistem ekonominya — tidak dapat dilepaskan dari nilai ketuhanan sebagai fondasi ontologis tertinggi.

### 2. Tauhid sebagai Fondasi Ontologis dalam Islam

Dalam epistemologi ekonomi Islam, tauhid (keesaan Allah) menempati posisi aksiomatis paling mendasar — dari sana seluruh bangunan nilai ekonomi Islam lainnya (adalah/keadilan, nubuwwah/kenabian, khilafah/pemerintahan, ma'ad/hasil akhirat) diturunkan. Tauhid menegaskan Allah pemilik mutlak seluruh alam semesta beserta sumber dayanya; manusia hanyalah pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

### 3. Pertemuan Ontologis: Titik Temu Paling Mendasar

1. **Kesamaan pengakuan Yang Maha Esa** sebagai sumber nilai dan rujukan moral tertinggi — meski sila pertama bersifat inklusif bagi semua agama diakui Indonesia, sementara tauhid dalam Islam bersifat spesifik teologis.

2. **Kesamaan penolakan sekularisme ekonomi murni** — paham yang memisahkan sepenuhnya aktivitas ekonomi dari nilai spiritual-moral.

3. **Kesamaan orientasi tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa**, bukan hanya kepada hukum positif atau pasar.

4. **Kesamaan fungsi nilai ketuhanan sebagai boundary condition** — mencegah kebebasan ekonomi berkembang jadi kesewenang-wenangan, keserakahan, atau eksploitasi.

### 4. Implikasi Metodologis

Karena nilai Ketuhanan Yang Maha Esa jadi titik temu ontologis, seluruh bangunan Sistem Ekonomi Pancasila Islam pada bab-bab selanjutnya — kepemilikan, produksi, distribusi, konsumsi — akan senantiasa dirujukkan pada dua sumber nilai yang saling menguatkan: nilai ketuhanan (sila pertama, landasan filosofis kenegaraan) dan nilai tauhid (ajaran Islam, landasan teologis-normatif). Keduanya bukan dua entitas dipertentangkan, melainkan dua ekspresi dari kesadaran sama: manusia sebagai pelaku ekonomi tidak pernah benar-benar otonom, melainkan senantiasa berada dalam relasi tanggung jawab kepada Yang Maha Esa.

## Kesimpulan Bab 1

Hakikat manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila Islam adalah manusia berkedudukan sebagai subjek ekonomi bermartabat, bukan sekadar objek kalkulasi. Manusia ini disintesiskan dari tiga konsep — homo economicus, homo Islamicus, manusia Pancasila — menjadi satu konsep integratif: rasional namun tidak bebas nilai, individual namun berorientasi sosial, bebas berikhtiar namun terikat tanggung jawab ilahiah. Sebagai khalifah fil ardh sekaligus warga negara Pancasila, manusia memikul tanggung jawab berlapis: vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama-negara, ekologis kepada alam-generasi mendatang. Keseimbangan individu-kolektif-ilahi menjadi prinsip penggerak utama, dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik temu ontologis yang mempertemukan Pancasila dan Islam dalam satu bangunan sistem ekonomi yang koheren.